EQUATOR - Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas daerah serta memastikan seluruh kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri ini berlangsung di Sentul International Convention Center, Senin (02/02/2026) dan dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta ribuan kepala daerah dan pimpinan lembaga negara.

 

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menyatakan bahwa arahan Presiden menjadi penguat bagi kepala daerah untuk bekerja dengan integritas dan totalitas.

 

“Inti arahan Presiden adalah bahwa dedikasi kepada rakyat merupakan harga mati bagi setiap pemimpin di daerah. Kami di Kalimantan Barat siap menjalankan itu secara konsisten,” tegas Norsan.

 

Ia menekankan bahwa stabilitas nasional tidak bisa dilepaskan dari kondisi daerah. Menurutnya, keamanan dan ketertiban wilayah menjadi fondasi utama dalam mendukung program strategis nasional.

 

“Keamanan dan ketertiban di daerah merupakan fondasi utama dalam menjaga kedaulatan bangsa di tingkat internasional. Jika daerah stabil, maka pembangunan dapat berjalan optimal,” ujarnya.

 

Norsan juga menyambut baik tema Rakornas 2026, yakni sinergi pusat dan daerah menuju Indonesia Emas 2045. Ia memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna menyelaraskan program prioritas Presiden, mulai dari ketahanan pangan, investasi, hingga penanganan lingkungan.

 

Terkait peluncuran Gerakan Indonesia Asri oleh Presiden, Ria Norsan menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti instruksi tersebut dengan langkah konkret di tingkat daerah.

 

“Kami akan menggerakkan seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat untuk serius menangani persoalan sampah dan menjaga kelestarian lingkungan. Ini bukan hanya instruksi, tetapi kebutuhan bersama,” katanya.

 

Ia juga menyoroti pentingnya sinkronisasi regulasi antara pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang dapat menghambat pembangunan.

 

“Sinergi harus diwujudkan dalam kebijakan yang selaras. Jika ada regulasi yang tumpang tindih, tentu akan kita koordinasikan agar pembangunan berjalan cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.

 

Dengan semangat Rakornas 2026, Ria Norsan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap menjadi bagian aktif dalam percepatan pembangunan nasional, dengan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. (m@nk)