eQuator, PONTIANAK – Menanggapi keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak di Kabupaten Ketapang, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menyebut tantangan utama adalah tingginya beban kendaraan operasional tambang yang melebihi kapasitas jalan.

 

"Jalan yang dirancang untuk beban 8 ton sering menanggung beban hingga 16 ton oleh truk-truk pengangkut tambang, sehingga kerusakan berulang meskipun sudah dilakukan perbaikan,” katanya dalam silaturahmi dan halal bihalal bersama masyarakat Ketapang se-perantauan di Kota Pontianak yang berlangsung di Pendopo Gubernur Kalbar, Sabtu (11/04/2026).

 

Norsan menyampaikan dengan APBD Kalbar sebesar Rp5,4 triliun, pemerintah harus membagi fokus antara pemeliharaan jalan provinsi dan pembangunan ruas jalan baru di wilayah yang sangat luas.

 

Sebagai langkah strategis, pemerintah kembali mengaktifkan Unit Pelaksana Jalan dan Jembatan (UPJJ) untuk memastikan pemeliharaan rutin pasca pembangunan dapat berjalan optimal.

 

“UPJJ yang sempat dihapus lima tahun lalu kini diaktifkan kembali agar pemeliharaan jalan bisa dilakukan secara berkelanjutan,” ujarnya.

 

Gubernur memaparkan beberapa ruas jalan prioritas yang akan ditangani secara bertahap hingga tahun 2028. Antara lain ruas Sungai Nanjung – Kendawangan yang menjadi prioritas perbaikan tahun 2026.

Ada pula  jalur Air Upas – Manis Mata dengan proyek pengerasan dan perbaikan sepanjang lebih dari 100 kilometer. Kemudian konektivitas Teluk Batang – Sukadana yang ditargetkan selesai sebelum Agustus 2026 untuk mendukung pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi di Kayong Utara.

 

Selain itu, pembangunan jalan strategis melalui jalur Perawas juga menjadi perhatian, dengan pembukaan badan jalan selebar 10 meter dari Pontianak menuju Kayong Utara. Pekerjaan ini diproyeksikan mampu memangkas waktu tempuh menjadi sekitar enam jam menuju Kayong Utara dan tambahan 1,5 jam menuju Ketapang.

 

Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi untuk menuntaskan persoalan infrastruktur jalan di wilayah selatan Kalimantan Barat pada tahun 2028.

 

“Kita ingin bergerak cepat. Meskipun anggaran terbatas, dengan perencanaan yang tepat dan dukungan masyarakat, kita optimis wajah infrastruktur di selatan Kalbar akan berubah dalam dua hingga tiga tahun ke depan,” pungkas Norsan. (*)