EQUATOR, Pontianak – Gubernur Kalbar Ria Norsan yang turut didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Adiyani, menerima kunjungan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Soewarso, di Ruang Kerja Gubernur Kalbar, Kamis (05/02/2026).

 

Pertemuan tersebut membahas kondisi terkini sektor kehutanan di Kalimantan Barat serta langkah-langkah strategis untuk mendorong kebangkitan bisnis kehutanan di tengah tantangan yang dihadapi.

 

Ketua Umum APHI, Soewarso, mengungkapkan bahwa pihaknya meminta arahan langsung dari Gubernur Kalbar terkait upaya meningkatkan kembali gairah usaha kehutanan, yang dinilai tengah mengalami perlambatan.

 

“Karena kondisi kehutanan saat ini sedang kurang baik, kami meminta arahan Bapak Gubernur untuk meningkatkan semangat bisnis kehutanan agar bangkit kembali,” katanya.

 

“Bisnis kehutanan yang sebelumnya berfokus pada kayu, dapat ditransformasikan menjadi usaha hasil hutan bukan kayu yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi berbagai stakeholder,” lanjut Soewarso.

 

Ia menjelaskan, transformasi tersebut diarahkan pada pengembangan komoditas non-kayu yang dinilai memiliki potensi ekonomi tinggi. Beberapa di antaranya seperti jengkol, durian, sukun, hingga kratom.

 

“Hal ini dilakukan agar bisnis hutan kayu tidak lagi terlalu dominan, kecuali hutan tanaman industri yang memang sudah memiliki pasar dan industrinya. Sementara untuk hutan alam, kami masih mencari solusi agar bisnis kehutanan tidak sampai jatuh,” tambahnya.

 

Selain membahas diversifikasi usaha, APHI juga meminta arahan Gubernur terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi di Kalimantan Barat, terutama saat musim kemarau.

 

“Kami juga meminta arahan mengenai Perda yang membolehkan masyarakat membakar lahan maksimal dua hektare, agar pelaksanaannya lebih tertib dan kebakaran hutan dapat diminimalisir,” tuturnya.

 

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Ria Norsan menyambut baik kunjungan APHI dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.

 

“Kami berharap APHI dengan anggota sebanyak 66 orang dapat berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan stakeholder lainnya untuk membangun kerja sama dalam pembangunan infrastruktur, memperhatikan kesejahteraan pekerja, serta meningkatkan kontribusi terhadap PAD,” ungkap Norsan.

 

Ia juga menekankan agar pengembangan bisnis kehutanan dilakukan secara transparan dan akuntabel, terutama dalam hal kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi.

 

Menurutnya, di tengah isu pemanasan global dan sorotan internasional terhadap praktik usaha yang berpotensi merusak hutan tropis, kelestarian lingkungan harus menjadi perhatian utama.

 

Gubernur pun menyatakan dukungannya terhadap pengembangan hasil hutan bukan kayu sebagai alternatif usaha yang lebih berkelanjutan.

 

“Semoga APHI dapat menjadi mitra aktif dalam upaya meningkatkan PAD sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Kalimantan Barat,” pungkasnya. (m@nk)